tuntutan ganti rugi. memenuhi tuntutan itu. tuntutan ganti rugi

Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi); b. ganti rugi berdasarkan pada keuntungan yang didapatkan tergugat (debitur) atas batalnya perjanjian karena wanprestasi itu disebut “restitution damage”. 3. menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah. Terkait putusan bebas ini, adik Anda bisa saja menuntut ganti kerugian terkait “dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang”. penyelesaian tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gowa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terhadap tata cara pemenuhan ganti kerugiannya tidak sesuai dengan KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK. KETENTUAN PERALIHAN. Berdasarkan Pasal 1 butir (22) KUHAP, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu: 1. 2, BN. Lion Air sebagai pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi (Penggugat) didapat kaidah baru tentang perluasan. Surat ganti rugi adalah instrumen undang-undang yang digunakan dalam transaksi seperti hartanah. Akuntansi dan pelaporan keuangan kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan cq Buletin Teknis Kerugian Negara, sesuai pasal 51 PP 38/2016. TRIBUNJATENG. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan ini juga mengatur: informai dan pelaporan kerugian negara/daerah, penyelesaian kerugian. ganti rugi dalam perkara perdata yang digabungkan dengan perkara pidana, telah disetujui karena tata cara atas tuntutan ganti rugi oleh penggugat sesuai dengan pasal 99 KUHAP yang berkaitan pada pasal 89 KUHAP, tentang kewenangan untuk mengadili gugatan dan kebenaran dasarKuasa Mahkamah. Berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan H. Rahong Kab. sesungguhnya juga berlaku untuk ganti rugi atas perikatan yang lahir karena undang-undang. 2. Apabila pemaju lambat menyerah milikan kosong hartanah, anda berhak untuk membuat tuntutan berdasarkan klausa dalam Perjanjian Jual Beli (SPA) anda. Journal article // Lex Jurnalica. beliau layak menuntut ganti rugi terhadap pihak Defendan. Penyelesaian Kerugian Negara Non Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Endang Saefullah Wirapradja sebagaimana dikutip Adhy Riadhy Arafah dan Sarah Amalia Nursani. 3. Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti Kerugian Daerah adalah dalam rangka mengembalikan Syarat Buat Tuntutan Tribunal. id: 34 HLM. menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud; (3). SURAT KETERANGAN GANTI RUGI. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, berpendapat bahwa Wanprestasi dan PMH memiliki perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya. Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat/Pemohon kasasi mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 7. Tuntutan dan putusan hukum yang lebih diutamakan di dalam ganti rugi, bukan besaran nilai, tetapi kepastian hukum bahwa itu benar dan pasti diberikan kepada orang yang menuntut sebagai korban dari miscarriage of justice. Hal ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua. melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,hal ini dikarenakan sudah jadi kewenangan TERGUGAT untuk mengajukanlelang eksekusi hak tanggungan objek jaminan adalah dilindungi undangundang dalam hal terhadap kondisi debitur yang wanprestasi, PemegangHak Tanggungan pertama mempunyai hak menurut hukum untuk menialobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan. Format Surat Ganti Rugi Tanah. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan. Melalui Pasal 98 KUHAP korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi tanpa perlu menunggu pidananya inkracht. Peraturan Menteri Pertahanan NO. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut dinyatakan bahwa Penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1997. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459. Tuntutan ganti rugi khususnya bagi orang Islam perlu dibuat di mana-mana Mahkamah Rendah Syariah mengikut tempat mastautin pemohon. Op. PENDAHULUAN. 2 Pengadilan Negeriyang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki alasan hukum yang kuat,karena mengenai ganti kerugian immateriil tersebut berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720 K/Pdt/1986. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Balai Diklat Keuangan Cimahi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 2. BAB VI PENGH. BAB VI PENGH. BANDUNG, Wali Kota [Peraturan Wali Kota] PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 057 TAHUN 2019 TENTANG TATA. Pelbagai jenis ganti rugi yang ada di bawah undang-undang Tort tetapi kertas kerja ilmiah iniGanti Kerugian. tuntutan ganti rugi Pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara. 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya:. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan, Ganti Rugi adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Berdahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pengguna/Kuasa Pengguna atau Penyimpan/Pengurus Barang yang. Ditinjau dari Cara Penyelesaiannya a. Dalam hal ini (masalah ganti. Berikut ini 3 contoh surat tuntutan ganti rugi yang bisa kamu pakai saat terjadi sengketa. Penyajian dan Pengungkapan. 000. Pelaksanaan Bimtek ini dalam rangka menjalankan amanat pelaksanaan tugas pembinaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara dalam Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-59/PB/2017 tanggal 4 januari 2018. Peraturan ini ditetapkan sebagai petunjuk untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara maupun Pejabat Lain yang terdiri dari pejabat negara, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat. Penggantian Wanprestasi Sebagaimana Diuraikan Di Atas Terbatas Pada Tuntutan Ganti Rugi, Biaya Dan Bunga Namun Demikian Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan;. Surat tuntutan ganti tugi kerusakan merupakan bagian dari surat pribadi yang bisa dibuat oleh siapa saja dalam rangka menuntut hak terhadap. Contoh Surat Rasmi. 2. 000, (Satu juta rupiah) ;Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwaakibat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Mengenai tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh objek ruang angkasanya, maka pihak Canada dapat mengajukan penuntutan kepada pihak Uni Soviet dengan ketentuan-ketentuan dari Liability Convention. Prosedur Pengajuan. co, Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan dan mantan Assistant Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, telah mengungkapkan bahwa ada kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi dari nasabah sebagai akibat dari gangguan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). 23. ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Namun,. Tuntutan ganti rugi hendaklah tidak lebih dari RM50,000 di mana sebelum ni had yang dibenarkan hanya RM25,000 sahaja. Eks/2012/ PA. Pada laporan keuangan 2013 piutang tagihan TGR. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam Penatausahaan Barang Daerah Oleh: Riyanto, SE. Tuntutan ini boleh dibuat melalui. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Yurisprudensi, Ganti Rugi, Perdata. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilakukan negara kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dalam pemerintahan. 6 Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Penulis Buku “Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah melalui Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi”. YUSRAN LAPANANDA, SH. Wanprestasi Sebagaimana Diuraikan Di Atas Terbatas Pada Tuntutan Ganti Rugi, Biaya Dan Bunga Namun Demikian Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. Baca juga: Ini Ancaman Pasal Berlapis bagi Pelaku Rudapaksa Anak, Ada Pidana hingga Kebiri. Catatan saya kali ini merupakan lanjutan dari dasar hukum tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR), yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan. Source: i1. G/2011/PTA. 01kg: Tuntutan maksimum RM300 atau mana lebih rendah. “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan. T. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459. tuntutan ganti rugi atas dasar gugatan wanprestasi, pada umumnya dan khususnya pada perkara hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang melalui pengadilan,. . Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Tuntutan ganti rugi atas dasar “dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang” merupakan alasan yang sangat luas. 3. Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. scribdassets. Gr/2013/PT. TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang. 100. 2020. 711 kb. Dalam rangka Ganti Rugi Uang dalam Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 24 : (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa. Sri Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners Jalan Bungur Besar Raya Blok A-8 No. Gorontalo. 1387, peraturan. 6, BD. 5 Laporan, Pemberitahuan, dan Tindak Lanjut atas Kasus Kerugian Negara. Permendesa PDTT No. 2) 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021. Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana. 3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan Republik. Sering terjadi pihak yang mengajukan gugatan melawan hukum namun dari dalil-dalil yang dikemukakan terlihat bahwa gugatannya adalah wanprestasi. Jakfar Ma’ruf, MSi. 4 Tim Ad Hoc Penyelesaian Kerugian Negara. tuntutan ganti rugi. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Seperti tertuang dalam Pasal 229 ayat (1) UU No 22/ 2009, pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi yang terbagi dari tiga jenis golongan kecelakaan lalu lintas. Adam Malik menuntut ganti rugi immateriil berupa uang sebesar Rp. dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi. “Menimbang, mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat menikmati nilai ekonomis merek yang besarnya akan diperhitungkan dari harga lisensi yang seharusnya. THT dan Rumah Sakit Puri Cinere dan dibayar secara tanggung renteng. Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi Maftuh Effendi. b. a. Nilai tuntutan ganti rugi . Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara. go. 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pasal 1 Klaim dalam asuransi ialah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung karena kepentingan yang di suransikan mengalami kerugian atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatu peristiwa selama barang dalam proses pengangkutan. harus ditolak ”. 6. Dalam hal pelunasan ganti rugi telah dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berhak atas dokumen. 5934, peraturan. Mengingat ada banyak jenis kerugian yang diterima oleh penggugat apabila sudah mengajukan somasi tuntutan ganti rugi. Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing kedua belah pihak: PIHAK PERTAMA. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Secara dasarnya, fungsi surat ini adalah membolehkan satu pihak memikul. 2. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan oleh masyarakat, apabila mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan penyelenggara yang merugikan serta dapat. Sekiranya saya membuat bayaran secara atas talian, saluran bayaran manakah yang perlu dipilih: Saluran bayaran (MAYBANK, CIMB, BANK ISLAM) JENIS TAJAAN SALURAN BAYARAN Ganti rugi (Biasiswa): Jabatan Perkhidmatan Awam – Ganti Rugi Biasiswa Ganti rugi PBU (Pinjaman 2016 1997. Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara. Kata Kunci: ganti kerugian, praperadilan,. Secara dasarnya, fungsi surat ini adalah membolehkan satu pihak. Namun, besaran ganti rugi memang tidak diatur secara spesifik. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan. Tujuan surat permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Sementara, tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa ”tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang mengandung pengertian bahwa. 85 Jakarta Pusat Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut. 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI Belum Tersedia Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Jenis tuntutan akan bergantung pada sama ada ia merupakan kemalangan maut, kecederaan atau kerosakan kenderaan. Bila besarnya tuntutan ganti rugi didasarkan pada suatu ketentuan dalam perjanjian, maka ganti rugi dinamakan “stipulated / liquidated damages”. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar. contoh surat tuntutan. Dalam hal tuntutan ganti rugi, perlu diperhatikan ketentuan daluwarsa sebagai berikut : 1) 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, atau. 14. Buku TGR dan Pengembalian Kerugian Negara Meniadakan Pidana KAJIAN YURIDIS TENTANG TGR (TUNTUTAN GANTI RUGI) DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG BERSUMBER DARI INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) Dr. “Menimbang, mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat menikmati nilai ekonomis merek yang besarnya akan diperhitungkan dari. bahwa peraturan perundang-undangan sua tu peratura n perundang-undangan . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Terhadap Pegawai Negeri. 4. Atas kepemilikaii uang, surat berharga, dan/atau barang dari. Dengan ini mengajukan gugatan perdata atas kasus pemberian ganti rugi ysng belum terealisasi terhadap: Nama : Drs. 5. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Menunjuk Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, akun terkait tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan (TP/TGR) antara lain sebagai berikut: AKUN BAGIAN LANCAR TP/TGR. pegawai Golongan II yang berasal dari lulusan Prodi I dan lulusan Prodi III; dan b. Berikut beberapa alasan terkait sebagaimana kami kutip dari pendapat Yahya Harahap: [5] asal sub 5 y aitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka . 11 n. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1967. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah. [4]. Hati-hati sebelum membeli! Ini tips yang perlu kamu tahu dalam memilih asuransi tanggung gugat. PENDAHULUAN. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebutmemenuhi tuntutan itu. Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat/Pemohon kasasi mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. Pekerjaan : Wiraswasta. 5. PENDAHULUAN 1.